7 Desember 2021 Share

Konbes NU “Kilat” Melawan Hukum, Harus Batal Demi Hukum

JAKARTA – Perbedaan pendapat di internal PBNU yang berkembang dinamis hingga saat ini, dimana telah menciptakan dua kubu berbeda terkait mekanisme penentuan waktu Muktamar ke-34 NU, ditanggapi penuh keprihatinan oleh PWNU Papua. Berikut petikan pandangan hukum Ketua LPBH PWNU Papua LaOde M Rusliadi Suhi, SH.

Apakah Konbes NU oleh Pimpinan Syuriyah PBNU Sah secara hukum?

Tidak Sah. Karena Konbes kilat yang dilakukan unsur Pimpinan Syuriyah itu telah mencederai nilai etika organisasi dan bertentangan dengan AD/ART NU sebagai kitab suci organisasi.

Dalam hal ini Pimpinan Syuriyah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar beberapa pasal-pasal yang ada dalam AD/ART NU. Diantaranya menyangkut soal Kewenangan dan Tugas Rais ‘Aam.

Dalam Pasal 57 ayat (2) kutipannya begini; “Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya. Lalu ayat (3) nya berbunyi bahwa; Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Muktamar dan Syuriyah.

Yang perlu dilihat dalam konteks “melaksanakan” itu, semua kebijakan organisasi mandatarisnya ada di Pengurus Tanfidziyah, dalam hal ini Ketum dan Sekjen PBNU. Jadi menyangkut kepanitian dan penentuan jadwal muktamar dan turunannya, kewenangan melaksanakan ada di Pimpinan Tanfiziyah dalam hal ini Ketua Umum dan Sekjen PBNU.

Soal munculnya surat perintah dan surat penunjukan yang bertandatangan Rais ‘Aam PBNU, saya rasa di organisasi kita tidak dikenal mekanisme hak veto ya. Semua kebijakan organisasi dilakukan melalui rapat organisasi atau musyawarah. Surat-surat sepihak yang entah dilakukan sendiri oleh Pimpinan Syuriyah atau diinisiasi oleh orang lain, sama saja secara tidak langsung menurunkan muru’ah Pimpinan Syuriyah itu sendiri. Karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai etika, norma, dan aturan yang ada dalam AD/ART NU.

Dengan demikian apa yang dilakukan Pimpinan Syuriyah dalam semua kegiatannya terkait pelaksanakan teknis organisasi termaksud pelaksanaan Konbes NU bertentangan AD/ART dan batal demi hukum. []